Betapa menggebu antusias penuh harap saat mendengar akan digulirkannya program program pemerintah yang pro masyarakat lemah seperti BSM, KIP, KIS atau dana desa yang konon nilainya mencapai 1,4 miliar perdesanya, dalam pikiraan sederhananya terbayang bantuan dan kemudahan dengan adanya program tersebut. namun bersamaan dengan berjalannya waktu harapan itu mulai menipis sejalan dengan bergulirnya satu persatu dari program tersebut. pada pencairan pertama masyarakat yang tidak tersentuh program BALSEM masih bersabar sambil berfikir mungkin massih menggunakan data lama sembari berharap ada perbaikan data. dipencairan berikutnya mereka yang tidak tersentuh program masih menyadari mungkin susahnya pengentrian dan validasi data mengingat luasnya wilayah Indonesia, namun pencairan demi pencairan berikutnya masih juga tidak tersentuh sementara didepan mata mereka melihat dengan jelas orang orang yang datang kekantor kantor POS sambil memakai perhiasan dan bermain games dari smart phone ikut mengantri dalam rangka mencairkan dana BALSEM. betapa sedih dan cemburunya mereka yang benar-benar tidak mampu tidak mendapatkan bantuan sementara orang yang selama ini di cucikan dan disetrikakkan (majikan) bahkan banyak dari tetangganya yang tergolong mampu mendapatkan bantuan, barulah muncul pertanyaan dimanakah keadilan. ditambah lagi betapa tidak sakit hati elihat orang yang tergolong mampu (kalau belum boleh dikatakan kaya) karena mempunyai kartu Miskin (KPS) diperlakukan lebih dengan mendapatkan bantuan BALSEM anaknya yang sekolah dapat BSM adalagi jaminan kesehatan dan konon katanya sebentar lagi subsidi listrik akan di cabut kecuali mereka yang mepunyai KPS (kartu perlindungan sosial). lalu bagimana dengan mereka yang miskin tapi tidak tersentuh bantuan ? haruskah dibiarkan begitu saja dengan beban kesulitannya yang semakin berat akibat kebijakan subsidi langsung yang salah sasaran ? kemana mereka harus mengadu ? ataukah pasrah menerima mungkin ini sudah takdir ! mengingat ketika mereka mengadu pada perangkat pemerintahan di desanya tentang keluhan mengapa mereka tidak mendapatkan kartu SAKTI padahal mereka miskin bahkan lebih miskin dari mendapatkan kartu tersebut, mereka hanya mendapatka jawaban itu diluar kewenangan kami sebagi perangkat desa karena semua diatur oleh pemerintahan pusat. maka pertanyaan kami adalah mengapa tidak ada perubahan data penerima padahal salah sasaran jelas tampak di depan mata ? pernahkah pemerintah berfikir untuk menyalurkannya pada yang lebih berhak?
9